By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Written by nurwendah. Posted in Uncategorised.

Profil PPPK

 

Nama

:

Mihardi, A.Md

 

Nomor Induk PPPK

:

198612312023211045

 

Pangkat/Gol. Ruang

:

VII (VII)

 

Jabatan

:

Arsiparis Pelaksana

  1. Jabatan
  2. Pendidikan

No.

Jabatan

Unit kerja

TMT

1

Arsiparis Pelaksana

PN PRAYA

1 Sept 2023


  • Hits: 9684

Written by nurwendah. Posted in Uncategorised.

Sertifikat AMPUH

  • Hits: 1089

Written by nurwendah. Posted in Uncategorised.

Inovasi Pengadilan Negeri Praya

Monev Inovasi dan Aplikasi Pengadilan Negeri Praya

  • Hits: 1148

Written by nurwendah. Posted in Uncategorised.

Manual Mutu Pengadilan Negeri Praya

  • Hits: 7982

Written by nurwendah. Posted in Uncategorised.

SK Penetapan Nilai Akreditasi

SK Penetapan Nilai Pengadilan Negeri Praya 2025

  • Hits: 1062

More Articles …

Page 4 of 10

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

KETUA MA HADIRI UPACARA PERINGATAN HUT KE-80 BHAYANGKARA

SEKRETARIS MA HARAP 25 PEJABAT PENGAWAS YANG DILANTIK MENJADI MOTOR PENGGERAK PERUBAHAN

MA GOES TO CAMPUS 2026 HADIR DI YOGYAKARTA, PERKUAT LITERASI PERADILAN BAGI MAHASISWA

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan 4 Pengadilan Negeri di Kalimantan Selatan Tingkatkan Layanan dengan Asesmen AMPUH

    Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Lukman Bachmid, S.H. M.H.menyambut dan berdiskusi dengan Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Ditjen Badilum Dr. Hasanudin, S.H. M.H. di awal asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) wilayah Kalimantan Selatan, yang diikuti pimpinan, hakim tinggi dan pegawai pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

    Selain di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, asesmen AMPUH juga digelar di 4 satuan kerja lain, dimulai dari Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin, 13 Juli 2026, bersama KPN Banjarbaru Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.dan jajaran. Selanjutnya di Pengadilan Negeri Kandangan pada Selasa, 14 Juli 2026 tim Ditjen Badilum dan KPN Kandangan Eko Setiawan, S.H., M.H. melaksanakan asesmen AMPUH untuk memastikan kualitas layanan peradilan.

    / Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dr. Hasanudin, S.H., M.H., juga memimpin asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada Kamis, 16 Juli 2026, bersama KPN Banjarmasin, Chairil Anwar, S.H., M.Hum. Tim Ditjen Badilum mengakhiri rangkaian asesmen AMPUH wilayah Kalimantan Selatan di Pengadilan Negeri Martapura pada Jumat, 17 Juli 2026 dengan diterima oleh Plh. KPN Martapura Imelda Indah, S.H., M.H.

    Pada asesmen AMPUH di Pengadilan Tinggi Banjarmasin dilakukan dengan pemeriksaan dokumen pendukung, wawancara dan pengamatan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas dan layanan. Tim Ditjen Badilum dalam pemeriksaan penataan arsip dan layanan pendukung pengadilan untuk memastikan kualitas layanan prima sesuai dengan standar yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

DAFTAR HASIL RAPAT PINDAH TUGAS TENAGA KESEKRETARIATAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENYELESAIAN PEMBAYARAN BATIK PDSBMA TAHUN 2026

HASIL PELAKSANAAN SELEKSI JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

     

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BUA Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Ditjen Badilum
  ...............................................
  Bawas Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BSDK Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Pengadilan Tinggi NTB
  ...............................................
  Kejari Praya

   SIPP
  ...............................................
  Komdanas
  ...............................................
  SIKEP
  ...............................................
  SIMARI
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id