By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Visi Misi Pengadilan Negeri Praya

V I S I

Dengan Sistem Peradilan Satu Atap (One Roof System ) dari empat lingkungan peradilan, maka Pengadilan Negeri Praya mempunyai Visi yang sama dengan Mahkamah Agung RI yakni :

" TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG "

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merajuk pada pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.

Visi merupakan  harapan dan cita-cita Pengadilan Negeri Kota praya khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka perlu peningkatan Sumber Daya Manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

Untuk Visi suatu organisasi maka perlu dijabarkan dalam bentuk Misi yang harus dijalankan. Adapun Misi Pengadilan Negeri Kota praya sesuai dengan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

M I S I

  1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Praya:
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, khususnya di Pengadilan Negeri Praya.
  3. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan Negeri Praya.
  4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Negeri Praya.
  • Hits: 1555

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Kepada PN Martapura, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Harapkan Integritas Terjaga dan Pelayanan Selalu Berkualitas

    Sebagai bentuk pembinaan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. dan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nawawi Pomolongo, S.H., M.H. berkunjung ke Pengadilan Negeri Martapura. Ketua Pengadilan Negeri Martapura Akhmad Fazrinnoor Sosilo Dewantoro, S.H., M.H. menyambut kunjungan kerja ini dan mengajak para pimpinan meninjau pelayanan di pengadilan.

    Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H meninjau ruang kerja pegawai PN Martapura yang terletak di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum menyapa dan berdiskusi langsung dengan para pegawai tentang pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Martapura.

    Selanjutnya Direktur Jenderal Badan Peradilan dan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin menyampaikan pembinaan di hadapan para hakim, pejabat dan pegawai PN Martapura. Dalam pembinaan ini, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. ingatkan pentingnya integritas dan peningkatan kualitas layanan di PN Martapura.

    Beliau mengingatkan bahwa Pengadilan Negeri Martapura harus memberikan pelayanan terbaik ke pencari keadilan dan menghindari layanan transaksional seperti gratifikasi.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Cek Sisa Panjar

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Peta e-Court

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id