Ditjen Badilum melaksanakan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dihadiri para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, dan hakim dari pengadilan negeri di wilayah Sumatera Selatan. Bimbingan teknis yang digelar di kota Palembang pada 9-11 Juni 2026 ini dilaksanakan sebagai bentuk perhatian Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan perlindungan hukum kalangan rentan, terutama para perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto,, S.H., M.H., membuka kegiatan bimbingan teknis ini secara daring dari Jakarta. Para peserta juga mendapatkan arahan dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin, S.H., M.H.dan Ketua PT Palembang Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum.
Guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., M.A., Ph.D. menyampaikan materi “Perempuan berhadapan dengan hukum dalam perspektif akademisi”. Dari Mahkamah Agung RI, hadir Hakim Yustisial Kamar Pidana MA RI Dodik Setyo Wijayanto, SH, yang menyampaikan materi “Penerapan PERMA nomor 3 tahun 2017 dengan segala Perkembangan Permasalahan”. Selain itu para hakim juga menerima materi dari Rita Serena Kalibondo, SH., LL.M., Komisioner Komisi Kejaksaan RI (Purnabakti Komnas Perempuan).
Terkait pelaksanaan pemeliharaan server pendukung layanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka beberapa aplikasi belum dapat digunakan. Aplikasi yang sedang dalam tahap perbaikan:
1. Pelaporan Elektronik, khususnya terkait pengambilan data dari SIPP;
2. Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU);
3. Elektronik Surat Keterangan (ERATERANG).:
Data yang tidak update dikarenakan pengolahan data yang belum berjalan dengan normal:
1. Evaluasi Implementasi SIPP (EIS);
2. Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI).
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
|
