Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Serahkan Bantuan Dana Beasiswa Dharmayukti Karini

Dharmayukti Karini (DYK), organisasi yang beranggotakan para hakim wanita, istri hakim, serta karyawati dan istri pegawai di lingkungan Mahkamah Agung RI secara rutin memberikan bantuan beassiwa dana pendidikan. Untuk Ditjen Badilum, bantuan diserahkan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum H. Bambang Myanto, S.H., M.H. pada hari Rabu, 15 Juli 2026 dengan didampingi oleh Sekretaris Ditjen Badilum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H. M.Humdan koordinator DYK Ibu Nuruli Mahdilis, S.H., M.H.
Para penerima bantuan dari DYK ini adalah para pegawai yang membutuhkan dana bantuan pendidikan untuk anaknya, meliputi para PNS golongan II, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan tenaga kebersihan (cleaning service).
Bantuan beasiswa ini berasal dari sumbangan para pimpinan dan pejabat serta hakim di lingkungan Mahkamah Agung RI dan disalurkan sebagai bentuk kepedulian sosial. Bantuan beasiswa dari DYK Mahkamah Agung RI diharapkan dapat membantu biaya pendidikan bagi anak-anak pegawai yang membutuhkan dan meringankan beban.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK, KEPANITERAAN PENGADILAN TINGGI NTB GELAR DDTK PEMAHAMAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARA PETUGAS PTSP
Mataram, 8 Juli 2026 . Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan kegiatan Diklat Di Tempat Kerja (DDTK) atau Bimbingan … Selengkapnya →
PELEPASAN ATLET DAN KONTINGEN PTWP PENGADILAN TINGGI NTB MENGIKUTI KEJUARAAN PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Mataram (09/06/2026). Dalam rangka mengikuti Kejuaraan Nasional Tenis Beregu XX Piala Ketua Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan di Kota … Selengkapnya →
KETUA PENGADILAN TINGGI NTB MELANTIK EMPAT ORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram (08/06/2026). Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak Sutaji, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah empat orang Pegawai … Selengkapnya →

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

DAFTAR HASIL RAPAT PINDAH TUGAS TENAGA KESEKRETARIATAN PADA MAHKAMAH AGUNG RI DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENYELESAIAN PEMBAYARAN BATIK PDSBMA TAHUN 2026

HASIL PELAKSANAAN SELEKSI JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

REKRUTMEN CALON HAKIM PENGADILAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2026
Dalam rangka memenuhi kebutuhan hakim pada Pengadilan Pajak, Panitia Pusat Rekrutmen Calon Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran 2026 mengundang putra/putri … Selengkapnya →
PENGUMUMAN PENYESUAIAN JAM PELAYANAN PTSP PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 1 Mei 2026. Mulai saat ini, terdapat perubahan jam layanan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pelayanan … Selengkapnya →
PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 13 April 2026. Menindaklanjuti Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 69/DJU/PENG.OT1.6/III/2026 tentang Penilaian Kinerja pada Satuan Kerja … Selengkapnya →

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

Jadwal Sidang

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.