By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Filters
Title Author Hits
Risalah Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering Konstatering No.7/Pdt.Eks/2024/PN Pya juncto No.28/Pdt.G/2021/PN Pya Written by: nurwendah Hits: 622
Relaas Panggilan Kepada Tergugat Perkara No. 94/Pdt.G/2024/PN Pya atas nama ABDUL MANAP Written by: nurwendah Hits: 399
Relaas Panggilan Kepada Tergugat Perkara No. 94/Pdt.G/2024/PN Pya atas nama Maliki Written by: nurwendah Hits: 448
Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Banding Perkara No : 30/Pdt.G/2024/PN Pya atas nama LALU AGUS YULIA Written by: nurwendah Hits: 405
Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Terbanding Perkara No : 6/Pdt.G/2024/PN Pya atas nama YOGI Written by: nurwendah Hits: 494
Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada Terbanding Perkara No : 6/Pdt.G/2024/PN Pya atas nama BENI Written by: nurwendah Hits: 560
Relaas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding Perkara No : 6/Pdt.G/2024/PN Pya atas nama YOGI Written by: nurwendah Hits: 413
Relaas Pemberitahuan Memori Banding kepada Terbanding Perkara No : 6/Pdt.G/2024/PN Pya atas nama BENI Written by: nurwendah Hits: 418
Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Perkara No. 6/Pdt.G/2024/PN Pya an. YOGI Written by: nurwendah Hits: 354
Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Perkara No. 6/Pdt.G/2024/PN Pya an. BENI Written by: nurwendah Hits: 282

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

PEMBINAAN BAGI PIMPINAN PENGADILAN BANDING, KUPAS DINAMIKA KUHAP 2025 DAN PENGAWASAN MELEKAT

MA TEGASKAN KOMITMEN PENYEDIAAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

KETUA MA DORONG TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PERADILAN

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Kepercayaan Publik & Kebermanfaatan, KOMPAS Bagi Strategi Komunikasi Media dan Konten Digital

    Di era media sosial saat ini, gaya komunikasi media yang ringan dan konten digital yang menarik merupakan daya jual yang mumpuni bagi para pengelola media informasi. Namun, seringkali sebagai media yang berada dalam payung instansi pemerintah, terdapat batasan-batasan dan norma yang perlu dipenuhi agar tetap menjaga marwah instansi itu sendiri. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengajak KOMPAS.com, yang diwakili oleh Luthfi Kurniawan selaku Content Marketing Manager, sebagai salah satu media yang terdepan di Indonesia untuk memberikan tips 'n tricks serta strategi komunikasi media pada instansi pemerintah pada Workshop dan Koordinasi Media Ditjen Badilum pada 24 s.d. 26 Juni 2026.

    Terdapat dua topik utama yang dipaparkan oleh narasumber pada sesi ini, yaitu "Strategi Komunikasi Media pada Instansi Pemerintah" dan "Strategi Konten Digital untuk Komunikasi Publik yang Efektif". Topik pertama membahas mengenai pentingnya membangung kepercayaan publik melalui informasi dan konten yang dibuat sebagai instansi pemerintah. Sebagai pengelola media di bawah instansi pemerintah, tim pengelola media di bawah Ditjen Badilum harus menyusun konten yang informasinya akurat, jelas, dan terpercaya, serta sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku di dalam instansi. Selain itu, narasumber juga mengingatkan agar para pengelola media dapat aktif dalam merespons tanggapan yang masuk dari masyarakat dan konsisten dalam hal tersebut sebagai bagian dalam proses membangung kepercayaan publik. Selanjutnya, pada topik yang kedua, narasumber memaparkan terkait jenis konten digital yang efektif untuk digunakan terutama dalam era saat ini yang umumnya didominasi konten pendek dalam bentuk video. Narasumber juga memaparkan rasio konten yang lebih sehat dan lebih tepat sasaran bagi publik, yang membagi konten menjadi: 40% Layanan Publik, 30% Edukasi & Literasi, 18% Integritas dan Kinerja Relevan, serta 12% Dokumentasi Internal. Hal ini dilakukan untuk memberikan dampak dan kebermanfaatan yang dapat lebih dirasakan masyarakat dari konten yang dipublikasikan, bukan sekedar membagikan kegiatan internal instansi. Selain itu, juga dibahas terkait teknik visual, penulisan captions, dan menu/program yang dapat digunakan dalam publikasi konten sehingga dapat lebih menarik dan tepat sasaran sehingga diharapkan masyarakat dapat terbantu dan terlayani melalui konten dari media informasi Ditjen Badilum.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

REVISI KEBIJAKAN PELAKSNAAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZI MENUJU WBK/ WBBM TAHUN 2026

PARTISIPASI MASYARAKAT UMUM DALAM PENELUSURAN INFORMASI REKAM JEJAK PARA PESERTA SELEKSI PANITERA MUDA PERAKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

HASIL SELEKSI KOMPETENSI JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

     

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BUA Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Ditjen Badilum
  ...............................................
  Bawas Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BSDK Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Pengadilan Tinggi NTB
  ...............................................
  Kejari Praya

   SIPP
  ...............................................
  Komdanas
  ...............................................
  SIKEP
  ...............................................
  SIMARI
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id