By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Filters
Title Author Hits
Relaas Panggilan Kepada Tergugat Perkara Nomor 88/Pdt.G/2025/PN Pya atas Nama AMNAH Written by: nurwendah Hits: 131
Relaas Panggilan Kepada Tergugat Perkara Nomor 88/Pdt.G/2025/PN Pya atas Nama MOHAMMAD JAMIL Written by: nurwendah Hits: 137
Relaas Panggilan Kepada Tergugat Perkara Nomor 88/Pdt.G/2025/PN Pya atas Nama MOEDJIMAN Written by: nurwendah Hits: 130
Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Turut Termohon Kasasi Perkara Nomor 2/Pdt.G/2025/Pn Pya atas nama LUKMAN ( Ahli waris Alm. AMAQ RIAMIN) Written by: nurwendah Hits: 167
Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Termohon Kasasi Perkara No. 3/Pdt.G/2025/PN Pya atas nama I MADE ARI UTAMA, S.H., M.Kn Written by: nurwendah Hits: 197
Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Peninjauan Kembali Perkara No. 30/Pdt.G/2024/PN Pya atas nama LALU AGUS YULIA Written by: nurwendah Hits: 164
Relaas Panggilan Kepada Tergugat Perkara Nomor 81/Pdt.G/2025/PN Pya atas Nama JHON ALIAS JOHAN Written by: nurwendah Hits: 153
Relas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Memori PK No.30/Pdt.G/2024/PN Pya An : Ir. I Gusti Made Aryantha Written by: Administrator Hits: 159
Relas Pemberitahuan Memori Kasasi Kepada Turut Termohon Kasasi No. 2/Pdt.G/2025/PN Pya AN : LUKMAN ( Ahli waris Alm. AMAQ RIAMIN) Written by: Administrator Hits: 214
Relaas Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Perkara Nomor 30/Pdt.G/2024/PN Pya atas nama LALA AGUS YULIA Written by: nurwendah Hits: 214

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

PEMBINAAN BAGI PIMPINAN PENGADILAN BANDING, KUPAS DINAMIKA KUHAP 2025 DAN PENGAWASAN MELEKAT

MA TEGASKAN KOMITMEN PENYEDIAAN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU

KETUA MA DORONG TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR PERADILAN

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Ditjen Badilum Gandeng Suara BSDK dan MARI News, Diskusikan Rancangan Standarisasi Media Peradilan

    Media informas saat inii menjadi hal yang tak bisa diabaikan dalam membentuk citra dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai media di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai kanal yang mendistribusikan informasi kepada masyarakat. Namun, hal ini juga melahirkan kendala baru, seperti perbedaan gaya dalam pemberitaan, jalur distribusi yang beragam, dan kendala teknis lainnya seperti perizinan peliputan. Menyadari hal tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menginisiasi diskusi bersama dengan media peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung, yaitu MARI News dan Suara BSDK untuk membahas permasalahan tersebut dalam Focus Group Discussion yang merupakan bagian dari kegiatan Workshop dan Koordinasi Media Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang berlangsung tanggal 24 Juni s.d. 26 Juni 2026 di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Megamendung, Bogor. Kegiatan ini dimulai dengan laporan kegiatan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum., dilanjutkan dengan pembukaan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang diwakili Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Dr. Hasanudin, S.H., M.H.

    Pada sesi diskusi bersama ini, perwakilan dari media Ditjen Badilum, yang terdiri dari Tim Dandapala Digital, Tim Podcast Ditjen Badilum (PODIUM), Tim Medsos, serta Tim Website Ditjen Badilum duduk bersama dengan perwakilan dari MARI News dan Suara BSDK membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh media peradilan saat ini, serta menyeragamkan persepsi terkait media peradilan. Hasil dari diskusi ini di antaranya terkait pembentukan sarana komunikasi dan berbagi dokumentasi internal seluruh media di bawah Mahkamah Agung, perizinan khusus bagi media internal di bawah Mahkamah Agung, dan rancangan awal terkait standarisasi pemberitaan bagi media di lingkungan Mahkamah Agung. Diharapkan konsensus dalam diskusi ini dapat disampaikan kepada pimpinan Mahkamah Agung untuk selanjutnya disahkan menjadi peraturan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh media informasi di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

REVISI KEBIJAKAN PELAKSNAAN PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZI MENUJU WBK/ WBBM TAHUN 2026

PARTISIPASI MASYARAKAT UMUM DALAM PENELUSURAN INFORMASI REKAM JEJAK PARA PESERTA SELEKSI PANITERA MUDA PERAKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

HASIL SELEKSI KOMPETENSI JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

     

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BUA Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Ditjen Badilum
  ...............................................
  Bawas Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BSDK Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Pengadilan Tinggi NTB
  ...............................................
  Kejari Praya

   SIPP
  ...............................................
  Komdanas
  ...............................................
  SIKEP
  ...............................................
  SIMARI
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id