By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Mahkamah Agung Dukung Transformasi Digital Ditjen Badilum

    Sesuai dengan tema Workshop dan Koordinasi Media Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang berlangsung dari 24 s.d. 26 Juni 2026, yaitu "Transformasi Digital dan Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Mendukung Pelayanan Publik yang Modern dan Berintegritas", Ditjen Badilum juga menghadirkan Mahkamah Agung RI sebagai yang menaungi lembaga peradilan. Mahkamah Agung diwakili oleh Jerry Septian Dwi Hartono, S.Kom. dan Muhamad Fauzi Ali, S.Kom. memaparkan mengenai berbagai dukungan, baik secara infrastruktur maupun konsultasi, yang diberikan oleh Mahkamah Agung terhadap satuan kerja di bawahnya, termasuk Ditjen Badilum. Melalui sesi ini, diharapkan para pengelola media Ditjen Badilum mendapatkan informasi terkait sarana dan prasarana yang dapat didukung oleh Mahkamah Agung dan dapat digunakan dalam pengelolaan media informasi yang ada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, serta mekanisme dan alur permintaan terhadap sarana dan prasarana pendukung tersebut.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................

   SIPP
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id