By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
     MOTTO PN PRAYA : PRO AKTIF (PROfesional, Akuntabel, Kreatif, Taqwa, InovatiF) - PN PRAYA Telah Melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mempertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada pengadilan Negeri Praya - Mohon Bantu Kami Dengan Tidak Memberikan Apapun Kepada Petugas Kami Atas Pelayanan Yang Anda Terima, Pelayanan Prima...Hak Anda...Kewajiban Kami     Pengadilan Negeri Praya Telah Membuka Loket Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Lombok Tengah Beralamat Di Jalan Gajahmada Leneng, Praya Kabupaten Lombok Tengah - Layanan Yang Tersedia Antara Lain : Informasi Peradilan, Pengajuan Surat Keterangan Tidak Berperkara Secara Elektronik Melalui Aplikasi Eraterang, dan Pengajuan Izin Besuk dan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti Melalui Aplikasi e-Berpadu.

Berita Terkini

Pengumuman PN Praya

Panggilan Umum

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

MA UMUMKAN 190 PESERTA LULUS SELEKSI TERTULIS CALON HAKIM AD HOC TIPIKOR TAHAP XXIV TAHUN 2026

MATANGKAN ALUR PERKARA DAN TEMPLAT PIDANA BARU, PIMPINAN MA BERI ARAHAN STRATEGIS DALAM PEMBAHASAN BERSAMA KAMAR PIDANA

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Sampaikan Pidato Kunci pada Forum Ahli Lingkungan Hidup Tahun 2026

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Ditjen Badilum Bekali Para Pengelola Keuangan dengan Sosialisasi Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran 2026

    Mempersiapkan akhir tahun anggaran 2026, Ditjen Badilum mengumpulkan dan memberikan bekal para pengelola keuangan, baik internal secara langsung maupun secara daring untuk pengadilan tingggi dan negeri. Dalam arahannya, Sekretaris DItjen Badilum Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. menyampaikan pentingnya ketertiban pengelolaan anggaran di akhir tahun, untuk meningkatkan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) .

    Dalam sesi utama, para peserta berdiskusi tentang pengelolaan anggaran dengan narasumber yang dihadirkan, yaitu Bramastoro Rio Pratama dan Ahmad Faiz Syauqi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV. Selanjutnya Auditor Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Hendra Basry, S.E., M.Ak., C.Fr.A, menyampaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan anggaran yang perlu ditindaklanjuti.

    Narasumber berikutnya Alia Fauzia Mahmuda, Relationship Manager dari Bank BRI menyampaikan pemanfaatan kartu kredit pemerintah untuk pengelolaan belanja yang lebih transparan dan dapat diawasi secara elektronik.

    Untuk memastikan pengelola keuangan DItjen Badilum memahami materi para narasumber, dilakukan post-test dengan aplikasi Badilum Learning Center (BLC). Selain tertib pengelolaan anggaran, kegiatan ini membekali para pengelola keuangan agar dapat mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebagai opini audit tertinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS

PERPANJANGAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN SECARA FLEKSIBEL DI WILAYAH TERDAMPAK ASAP KEBAKARAN HUTAN

PENYUSUNAN RENCANA PNBP TAHUN 2028 PADA APLIKASI SIMPONI VERSI 2

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

     

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BUA Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Ditjen Badilum
  ...............................................
  Bawas Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BSDK Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Pengadilan Tinggi NTB
  ...............................................
  Kejari Praya

   SIPP
  ...............................................
  Komdanas
  ...............................................
  SIKEP
  ...............................................
  SIMARI
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id