By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

MOTTO PN PRAYA : PRO AKTIF (PROfesional, Akuntabel, Kreatif, Taqwa, InovatiF) - PN PRAYA Telah Melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Untuk Mempertahankan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada pengadilan Negeri Praya - Mohon Bantu Kami Dengan Tidak Memberikan Apapun Kepada Petugas Kami Atas Pelayanan Yang Anda Terima, Pelayanan Prima...Hak Anda...Kewajiban Kami Pengadilan Negeri Praya Telah Membuka Loket Pelayanan Pada Mal Pelayanan Publik Lombok Tengah Beralamat Di Jalan Gajahmada Leneng, Praya Kabupaten Lombok Tengah - Layanan Yang Tersedia Antara Lain : Informasi Peradilan, Pengajuan Surat Keterangan Tidak Berperkara Secara Elektronik Melalui Aplikasi Eraterang, dan Pengajuan Izin Besuk dan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti Melalui Aplikasi e-Berpadu.

Berita Terkini

Ketua Pengadilan Negeri Praya Ikuti Peluncuran Buku Pedoman Restitusi TPPO Secara Daring

15 April 2026

PN Praya mengikuti FGD Penyusunan Naskah Urgensi 2026, Bahas Rancangan Perubahan Kebijakan Promosi dan Mutasi Kepaniteraan

15 April 2026

PUBLIC CAMPAIGN ZONA INTEGRITAS DAN BERBAGI TAKJIL GRATIS DI DEPAN KANTOR PENGADILAN NEGERI PRAYA

15 April 2026

Berita Selengkapnya

Pengumuman PN Praya

Pengumuman Pemenang Penyedia Pemberi Jasa Hukum pada POS Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Praya Tahun Anggaran 2026

31 December 2025

Pengumuman Seleksi Calon Penyedia Pemberi Jasa Hukum pada POS Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Praya Tahun Anggaran 2026

15 December 2025

Lomba Foto Peradilan 2025 dengan tema "Peradilan Bermartabat, Negara Berdaulat"

03 November 2025

Pengumuman Selengkapnya

Panggilan Umum

Relas PanggilanKepada Tergugat 3 No. 30/Pdt.G/2026/PN Pya atas nama Lalu Muhamad Zaki Ali Asgar

07 May 2026

Relas PanggilanKepada Tergugat 8 No. 22/Pdt.G/2026/PN Pya atas nama Aminsyah als Amin.

07 May 2026

Relas PanggilanKepada Tergugat 2 No. 30/Pdt.G/2026/PN Pya atas nama Baiq Muslihat

07 May 2026

Relas Panggilan Selengkapnya

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

PERKUAT KOMITMEN REFORMASI BIROKRASI, BUA MA DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL HADIRI SEMINAR INTERNASIONAL HUT KE-75 TAHUN PERSATUAN JAKSA INDONESIA

SEKRETARIS MA TEKANKAN INTEGRITAS HINGGA REKAM JEJAK DALAM SELEKSI JPT

PERKUAT TATA KELOLA, MAHKAMAH AGUNG MULAI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP 2026

HAKIM AGUNG HAMDI RESMI JABAT KETUA KAMAR PERDATA MA

DI HADAPAN KETUA MA, TRIYONO MARTANTO RESMI JABAT KETUA PENGADILAN PAJAK

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum

Di Provinsi Lampung, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, PN Tanjungkarang dan PN Kalianda Laksanakan Asesmen AMPUH

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Cakra Alam, S.H., M.H. menyambut tim Ditjen Badilum dalam asesmen program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) pada 18-22 Mei 2026. Tim Ditjen Badilum ini dipimpin langsung Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H.
Para hakim tinggi, pejabat dan pegawai Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengikuti rangkaian asesmen AMPIH oleh Ditjen Badilum, yang bertujuan memastikan kualitas layanan kepada pencari keadilan sesuai ketentuan Mahkamah Agung RI.
Asesmen AMPUH mencakup dua bidang utama yaitu tugas utama di Bidang Teknis (Core Business), terkait proses penyelesaian perkara dan administrasi upaya hukum serta bidang manajemen dan pelayanan publik, terkait tata kelola administrasi umum, manajemen keuangan, serta penyediaan fasilitas dan layanan informasi bagi pencari keadilan.
Selepas dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tim Ditjen Badilum melakukan asesmen di PN Tanjungkarang bersama hakim pengawas daerah, disambut ketua PN Tanjungkarang. Nelson Angkat, S.H., M.H.dan jajaran.
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Zahlisa Vitalita, S.H., M.H., memeriksa pengelolaan tata kelola, termasuk berkas perkara di Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Kota Lampung, sebagai bagian dari asesmen AMPUH oleh Ditjen Badilum.
Tim DItjen Badilum lalu bergerak ke Kabupaten Lampung Selatan, melanjutkan pelaksanaan asesmen AMPUH di Pengadilan Negeri Kalianda, bersama Ketua PN Kalianda Dadi Suryandi, S.H., M.H.serta para hakim dan pegawai.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGADILAN TINGGI NTB MELAKSANAKAN RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN
Mataram (27/04/2026). Untuk memastikan setiap pekerjaan terselesaikan dengan baik, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja yang … Selengkapnya →
SOSIALISASI DAN SIMULASI EVAKUASI BENCANA KEBAKARAN PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram (24/04/2026). Pada hari jumat, 24 April 2026 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan simulasi evakuasi bencana kebakaran bertempat di … Selengkapnya →
PD IKAHI NUSA TENGGARA BARAT MENGGELAR PERINGATAN HUT IKAHI KE-73
Mataram (22/04/2026). Dalam rangka memperingati HUT IKAHI ke-73, PD IKAHI Nusa Tenggara Barat menggelar peringatan HUT IKAHI yang diselenggarakan … Selengkapnya →

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

PENGUMUMAN 3 BESAR HASIL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TA. 2026

PERPANJANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENGUMUMAN KELULUSAN SWUPL TAHUN 2026

BIAYA PINDAH PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENYAMPAIAN LBKP, LBP-W, DAN LBP-E1 TAHUN 2025 (AUDITED) PADA SATUAN KERJA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pemberitahuan Wajib Lapor LHKPN Yang Masih Dalam Status Perlu Perbaikan dan Proses Verifikasi
Pengumuman Pemeliharaan Aplikasi pada Ditjen Badilum

Terkait pelaksanaan pemeliharaan server pendukung layanan pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka beberapa aplikasi belum dapat digunakan. Aplikasi yang sedang dalam tahap perbaikan:

1. Pelaporan Elektronik, khususnya terkait pengambilan data dari SIPP;

2. Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU);

3. Elektronik Surat Keterangan (ERATERANG).:

Data yang tidak update dikarenakan pengolahan data yang belum berjalan dengan normal:

1. Evaluasi Implementasi SIPP (EIS);

2. Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI).
Sosialisasi Surat Keputusan Penyesuaian Besaran dan Mekanisme Pembayaran Iuran IKAHI dan BPDSH
Pengumuman Kelulusan Beasiswa SWUPL Tahun 2026
Pemanggilan Peserta Seleksi Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II Tahun 2026
Seleksi terbuka pengisian Jabatan Panitera Muda Perkara Pidana dan Jabatan Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Mahkamah Agung RI Tahun 2026
Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Panitera PN IB Tahun 2026
Pembayaran Tunggakan Biaya Mutasi Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2025
Badilum Learning Center (BLC) pada Pengadilan Tinggi
Informasi Tindak Lanjut LHKPN

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGUMUMAN PENYESUAIAN JAM PELAYANAN PTSP PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 1 Mei 2026. Mulai saat ini, terdapat perubahan jam layanan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pelayanan … Selengkapnya →
PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 13 April 2026. Menindaklanjuti Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 69/DJU/PENG.OT1.6/III/2026 tentang Penilaian Kinerja pada Satuan Kerja … Selengkapnya →
IMBAUAN KETUA PT NUSA TENGGARA BARAT TERKAIT OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN APARATUR BADAN PENGAWASAN DALAM PENGURUSAN PERKARA
Mataram, 10 April 2026. Mencermati Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1564/BP/PW1.1.1/III/2026, tanggal 30 Maret 2026 , … Selengkapnya →

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

Jadwal Sidang

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.