By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Manajemen Resiko

Rapat Review Manajemen resiko 2025

Analisis Manajemen Resiko Tahun 2025

  • Hits: 450

Written by nurwendah. Posted in Uncategorised.

Assisten Virtual / Whatsapp Bot

  • Hits: 9200

Written by nurwendah. Posted in Uncategorised.

Prosedur Eksekusi

MEKANISME PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI RIIL

Download SOP Pelaksanaan Eksekusi

  • Hits: 432

Written by nurwendah. Posted in Uncategorised.

Profil CPNS

PIONA WONGSO PUTRI, A.Md.

 

Nama

:

PIONA WONGSO PUTRI, A.Md.

 

Pangkat/Gol. Ruang

:

Pengatur (II/c)

 

Jabatan

:

Klerek - Dokumentalis Hukum Pengadilan Negeri Praya 

 




  1. Pangkat
  2. Jabatan
  3. Pendidikan

NO.

Pangkat/Gol. Ruang

  TMT

1.

II/c - Pengatur

01 Juni 2025

NO.

JABATAN

UNIT KERJA

TMT

1.

Klerek - Dokumentalis Hukum

PN Praya

01 Juni 2025

NO.

TINGKAT PENDIDIKAN

NAMA

LULUS

1.

SD

 SDN 2 Beleka

 2011

2.

SLTP/SEDERAJAT

 SMP Plus Munirul Arifin NW Praya

 2014

3.

SLTA/SEDERAJAT

 SMA Plus Munirul Arifin NW Praya

 2017

4.

D-III

 Universitas Mataram

 2020

SIWI ARIFANNY, A.Md.A.B.

 

Nama

:

SIWI ARIFANNY, A.Md.A.B.

 

Pangkat/Gol. Ruang

:

Pengatur (II/c)

 

Jabatan

:

Klerek - Dokumentalis Hukum Pengadilan Negeri Praya

 




  1. Pangkat
  2. Jabatan
  3. Pendidikan

NO.

Pangkat/Gol. Ruang

  TMT

1.

II/c - Pengatur

01 Juni 2025

NO.

JABATAN

UNIT KERJA

TMT

1.

Klerek - Dokumentalis Hukum

PN Praya

01 Juni 2025

NO.

TINGKAT PENDIDIKAN

NAMA

LULUS

1.

SD

 SDN Sendangmulyo 04

 2013

2.

SLTP/SEDERAJAT

 SMP Negeri 8 Semarang

 2016

3.

SLTA/SEDERAJAT

 SMA Negeri 2 Semarang

 2019

4.

D-III

 Politeknik Negeri Semarang

 2022

ISTIGHFAR SALMA SUMINAR, S.T.

 

Nama

:

ISTIGHFAR SALMA SUMINAR, S.T.

 

Pangkat/Gol. Ruang

:

Penata Muda (III/a)

 

Jabatan

:

Teknisi Sarana dan Prasarana, Subbagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Praya

 




  1. Pangkat
  2. Jabatan
  3. Pendidikan

NO.

Pangkat/Gol. Ruang

  TMT

1.

III/a - Penata Muda

01 Juni 2025

NO.

JABATAN

UNIT KERJA

TMT

1.

Teknisi Sarana dan Prasarana

PN Praya

01 Juni 2025

NO.

TINGKAT PENDIDIKAN   

NAMA 

  LULUS  

1.

SD

SD Negeri Bekonang 01

2013

2.

SLTP/SEDERAJAT

SMP Negeri 1 Mojolaban

2016

3.

SLTA/SEDERAJAT

SMA Negeri 1 Sukoharjo

2019

4.

S-1

Universitas Negeri Semarang

2024


  • Hits: 1723

Written by Administrator. Posted in Uncategorised.

Prosedur Peminjaman Berkas Perkara

  • Hits: 970

More Articles …

Page 2 of 10

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

PERKUAT KOMITMEN REFORMASI BIROKRASI, BUA MA DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL HADIRI SEMINAR INTERNASIONAL HUT KE-75 TAHUN PERSATUAN JAKSA INDONESIA

SEKRETARIS MA TEKANKAN INTEGRITAS HINGGA REKAM JEJAK DALAM SELEKSI JPT

PERKUAT TATA KELOLA, MAHKAMAH AGUNG MULAI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP 2026

HAKIM AGUNG HAMDI RESMI JABAT KETUA KAMAR PERDATA MA

DI HADAPAN KETUA MA, TRIYONO MARTANTO RESMI JABAT KETUA PENGADILAN PAJAK

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum
  • Bekali Para Evaluator AKIP, Ditjen Badilum Selenggarakan Bimbingan Teknis bagi Pengadilan Tingkat Banding

    Dalam rangka mempersiapkan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi Evaluator AKIP di Lingkungan Peradilan Umum pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2026. Kegiatan dibuka oleh langsung Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Kurnia Arry Soelaksono, S.E., S.H., M.Hum. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Endy Christian Mahardika, S.Akun., serta narasumber dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, yaitu Imam Purnomo, S.E., Ak. dan Apriyadi Romian Kardono, S.E., AK., M.Ak., CA. Bimtek dilakukan secara daring bagi para evaluator dari pengadilan tingkat banding dan secara luring bagi evaluator pada Ditjen Badilum. Pada sesi pertama diisi oleh narasumber dari KemenPANRB yang membahas secara garis besar mengenai proses evaluasi AKIP terutama bagi instansi pada level Mahkamah Agung, sedangkan sesi selanjutnya diisi oleh narasumber dari Bawas terkait evaluasi AKIP yang dilakukan terhadap level eselon I dan bagaimana pengadilan tingkat banding selaku evaluator terhadap AKIP bagi pengadilan tingkat pertama. Dengan adanya bimtek ini, diharapkan para evaluator bisa mendapatkan pemahaman yang sama, serta kompetensi yang setara dalam memberikan penilaian terhadap AKIP bagi satuan kerja di bawahnya.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

PENGUMUMAN 3 BESAR HASIL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TA. 2026

PERPANJANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENGUMUMAN KELULUSAN SWUPL TAHUN 2026

BIAYA PINDAH PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENYAMPAIAN LBKP, LBP-W, DAN LBP-E1 TAHUN 2025 (AUDITED) PADA SATUAN KERJA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

     

       

Jadwal Sidang

  1. Prosedur Bantuan Hukum
  2. Prosedur Permohonan Informasi
  3. Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Jam Layanan

Call Center

Role Model & AoC

Layanan Disabilitas

Prodeo

Aplikasi BATARA

Review Kami

Edisi Terbaru Dandapala

Gol KPK

Gugatan Sederhana

Cek Sisa Panjar

Peta e-Court

  Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BUA Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Ditjen Badilum
  ...............................................
  Bawas Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  BSDK Mahkamah Agung RI
  ...............................................
  Pengadilan Tinggi NTB
  ...............................................
  Kejari Praya

   SIPP
  ...............................................
  Komdanas
  ...............................................
  SIKEP
  ...............................................
  SIMARI
  ...............................................
  LPSE

Hubungi Kami

Pengadilan Negeri Praya
Jl. Diponegoro No. 2 - Praya Telp: 0370-654082 Fax: 0370-653143 Email : umum@pn-praya.go.id