Sejak mulai berdirinya Negara Kesatuan R.I., maka Pulau Lombok termasuk Propinsi Sunda Kecil, kemudian berdasarkan Undang-Undang No.64 tahun 1958, maka pada tanggal 17 Desember 1958 diresmikan berdirinya Propinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi Lombok dan Sumbawa dengan ibukotanya Mataram. Pulau Lombok Sendiri dibagi menjadi 3 Kabupaten yaitu : Sumbawa Besar, Dompu, dan Bima yang diresmikan berdiri pada tanggal 17 April 1959.

Adapun sejarah Peradilan di Pulau Lombok sampai dengan berdirinya Pengadilan Negeri Praya dengan singkat dikemukakan sebagai berikut :

• Raad Sasak di Praya dengan daerah Hukumnya Lombok Tengah yang berlaku bagi Golongan Bumi Putera, Perkara yang diadili adalah perkara Pidana dan Perdata, Ketuanya yang disebut KONTROLLER
• Raad Kerta di Cakranegara (khusus untuk suku Bali) dengan Daerah hukumnya adalah daerah onder afdeling Lombok (sebuah daerah Lombok)
• Landraad (untuk golongan Eropa dan Timur Asing) dengan Daerah hukumnya onder afdeling Lombok (sebuah daerah Lombok).

Pada zaman pendudukan Jepang sistim peradilan pada Zaman NICA dikembalikan pada sistim Peradilan Landraad. Pada tahun 1948 Landraad diubah menjadi Pengadilan Negeri yang tugasnya mengkoordinir putusan-putusan Raad Sasak Dan Raad Kerta diseluruh Lombok untuk dapat dikukuhkan. Dan sebagai realisasi dari Undang-undang No.1 tahun 1951 (Undang-undang darurat No.1 tahun 1951)  pada bulan Oktober 1953, maka seluruh Pengadilan Raad dan Pengadilan Negeri dihapuskan dan diganti dengan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri Praya berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : JZB.1/4/10 tanggal 17 Oktober 1972 sebagai Pengadilan Negeri Klas II B yang meliputi daerah hukum Kabupaten Lombok Tengah dan diresmikan berdirinya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar pada tanggal 12 Juni 1973.

Click here!

Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Pengadilan Negeri Praya

Download  Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas

Download  SOP pelayanan PTSP bagi penyandang disabilitas

Download  SOP Pengaduan Penyandang Disabilitas

Download  Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Mengadili Perkara Bagi Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Guna meningkatan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Pengadilan Negeri Praya telah mengadakan sosialisasi dan bimtek kepada Aparatur Pengadilan Negeri Praya terutama kepada petugas PTSP dan Satuan Pengamanan Pengadilan Negeri Praya bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Tengah.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Praya dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Tengah yang meliputi kerjasana bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat di Pengadilan Negeri Praya. (Praya, 30 Oktober 2025) Berita Selengkapnya KLIK DISINI
Bimtek Pengenalan Bahasa Isyarat Dasar Bagi Petugas PTSP dan Satuan Pengamanan Pengadilan Negeri Praya yang bekerjasama dengan SLB Negeri 1 Lombok Tengah. (Praya, 16 Mei 2025) Berita Selengkapnya KLIK DISINI
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Praya dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Tengah yang meliputi kerjasana bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat di Pengadilan Negeri Praya. (Praya, 30 Oktober 2024) Berita Selengkapnya KLIK DISINI
Bimtek Pengenalan Bahasa Isyarat Dasar Bagi Petugas PTSP dan Satuan Pengamanan Pengadilan Negeri Praya yang bekerjasama dengan SLB Negeri 1 Lombok Tengah. (Praya, 9 September 2022) Berita Selengkapnya KLIK DISINI
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Praya dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Lombok Tengah yang meliputi kerjasana bidang penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan dan juru bahasa isyarat di Pengadilan Negeri Praya. (Praya, 5 September 2022) Berita Selengkapnya KLIK DISINI
Sosialisasi Layanan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Umum khususnya di Pengadilan Negeri Praya oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu. A. A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H. (Praya, 26 Agustus 2022) Berita Selengkapnya KLIK DISINI

Sisa Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Paya