Page 4 of 10
Di era media sosial saat ini, gaya komunikasi media yang ringan dan konten digital yang menarik merupakan daya jual yang mumpuni bagi para pengelola media informasi. Namun, seringkali sebagai media yang berada dalam payung instansi pemerintah, terdapat batasan-batasan dan norma yang perlu dipenuhi agar tetap menjaga marwah instansi itu sendiri. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengajak KOMPAS.com, yang diwakili oleh Luthfi Kurniawan selaku Content Marketing Manager, sebagai salah satu media yang terdepan di Indonesia untuk memberikan tips 'n tricks serta strategi komunikasi media pada instansi pemerintah pada Workshop dan Koordinasi Media Ditjen Badilum pada 24 s.d. 26 Juni 2026.
Terdapat dua topik utama yang dipaparkan oleh narasumber pada sesi ini, yaitu "Strategi Komunikasi Media pada Instansi Pemerintah" dan "Strategi Konten Digital untuk Komunikasi Publik yang Efektif". Topik pertama membahas mengenai pentingnya membangung kepercayaan publik melalui informasi dan konten yang dibuat sebagai instansi pemerintah. Sebagai pengelola media di bawah instansi pemerintah, tim pengelola media di bawah Ditjen Badilum harus menyusun konten yang informasinya akurat, jelas, dan terpercaya, serta sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku di dalam instansi. Selain itu, narasumber juga mengingatkan agar para pengelola media dapat aktif dalam merespons tanggapan yang masuk dari masyarakat dan konsisten dalam hal tersebut sebagai bagian dalam proses membangung kepercayaan publik. Selanjutnya, pada topik yang kedua, narasumber memaparkan terkait jenis konten digital yang efektif untuk digunakan terutama dalam era saat ini yang umumnya didominasi konten pendek dalam bentuk video. Narasumber juga memaparkan rasio konten yang lebih sehat dan lebih tepat sasaran bagi publik, yang membagi konten menjadi: 40% Layanan Publik, 30% Edukasi & Literasi, 18% Integritas dan Kinerja Relevan, serta 12% Dokumentasi Internal. Hal ini dilakukan untuk memberikan dampak dan kebermanfaatan yang dapat lebih dirasakan masyarakat dari konten yang dipublikasikan, bukan sekedar membagikan kegiatan internal instansi. Selain itu, juga dibahas terkait teknik visual, penulisan captions, dan menu/program yang dapat digunakan dalam publikasi konten sehingga dapat lebih menarik dan tepat sasaran sehingga diharapkan masyarakat dapat terbantu dan terlayani melalui konten dari media informasi Ditjen Badilum.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
|
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
...............................................
|
