By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Written by Administrator. Posted in SAKIP.

SAKIP 2021

SAKIP 2021 Pengadilan Negeri Praya

LKjIP 2021

PKT 2021 - 2022

Rencana Aksi Tahunan 2022

Reviu IKU

Reviu RENSTRA 2020-2024

RKT 2021-2023

Last updated on 07 August 2023.
Hits: 400

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum

Ditjen Badilum dan Assessment Center Mahkamah Agung RI Petakan Kompetensi Hakim Calon Pimpinan Pengadilan Negeri

Sebanyak 97 orang hakim di lingkungan peradilan umum mengikuti Profile Assessment bagi Calon Pimpinan Pengadilan Negeri Klas II, yang bertujuan memetakan kemampuan kepemimpinan dan hukum. Kegiatan ini digelar Assessmen Center Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilum, dengan dibuka Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum, Hasanudin, S.H., M.H.
Profile assessment calon pimpinan pengadilan negeri oleh Ditjen Badilum dan Biro Kepegawaian ini dilaksanakan secara daring (online), pada Selasa hingga Kamis, 21 - 23 April 2026. Para hakim peradilan umum mengikuti wawancara dan penilaian oleh para asesor dari Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI, sebagai bagian tahapan sebelum mengikuti uji kelayakan dan kepatutan pimpinan peradilan.

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

HALAL BIHALAL KELUARGA BESAR PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram (01/04/2026). Pengadilan Tinggi NTB menyelenggarakan Halal Bihalal yang diikuti oleh seluruh keluarga besar Pengadilan Tinggi NTB pada hari … Selengkapnya →
RAPAT EVALUASI KINERJA BULANAN PENGADILAN TINGGI NTB MARET 2026
Mataram (30/03/2026). Ketua Pengadilan Tinggi NTB, Bapak Sutaji, S.H., M.H. memimpin jalannya rapat evaluasi kinerja di Pengadilan Tinggi NTB … Selengkapnya →
PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA CALON HAKIM AD HOC PHI TAHUN 2026
Jakarta, Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI tahun 2026 memberitahukan bahwa ujian Profile Assessment dan Wawancara Galon Hakim Ad … Selengkapnya →

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 13 April 2026. Menindaklanjuti Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 69/DJU/PENG.OT1.6/III/2026 tentang Penilaian Kinerja pada Satuan Kerja … Selengkapnya →
IMBAUAN KETUA PT NUSA TENGGARA BARAT TERKAIT OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN APARATUR BADAN PENGAWASAN DALAM PENGURUSAN PERKARA
Mataram, 10 April 2026. Mencermati Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1564/BP/PW1.1.1/III/2026, tanggal 30 Maret 2026 , … Selengkapnya →
PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA CALON HAKIM AD HOC PHI TAHUN 2026
Jakarta, Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc PHI tahun 2026 memberitahukan bahwa ujian Profile Assessment dan Wawancara Galon Hakim Ad … Selengkapnya →

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

Jadwal Sidang

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.