By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.

Written by nurwendah. Posted in Berita.

RAPAT PIMPINAN 25 SEPTEMBER 2023 PADA PENGADILAN NEGERI PRAYA

Praya, 25 September 2023

Bertempat di Ruang Ketua Pengadilan Negeri Praya, telah dilaksanakan Rapat Pimpinan Pengadilan Negeri Praya. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya Ibu A. A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H., dan dihadiri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Praya.

Berita Selengkapnya KLIK DISINI

Last updated on 29 September 2023.
Hits: 634

Berita Mahkamah Agung RI

Selengkapnya Berita Mahkamah Agung RI

PERKUAT KOMITMEN REFORMASI BIROKRASI, BUA MA DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

WAKIL KETUA MA BIDANG NON YUDISIAL HADIRI SEMINAR INTERNASIONAL HUT KE-75 TAHUN PERSATUAN JAKSA INDONESIA

SEKRETARIS MA TEKANKAN INTEGRITAS HINGGA REKAM JEJAK DALAM SELEKSI JPT

PERKUAT TATA KELOLA, MAHKAMAH AGUNG MULAI PENILAIAN MANDIRI MATURITAS SPIP 2026

HAKIM AGUNG HAMDI RESMI JABAT KETUA KAMAR PERDATA MA

DI HADAPAN KETUA MA, TRIYONO MARTANTO RESMI JABAT KETUA PENGADILAN PAJAK

Berita Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Berita / Kegiatan

direktorat jenderal badan peradilan umum

Tingkatkan Kompetensi Para Hakim di Sumatera Selatan, Ditjen Badilum Laksanakan Bimtek Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Ditjen Badilum melaksanakan Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dihadiri para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, dan hakim dari pengadilan negeri di wilayah Sumatera Selatan. Bimbingan teknis yang digelar di kota Palembang pada 9-11 Juni 2026 ini dilaksanakan sebagai bentuk perhatian Mahkamah Agung RI dalam meningkatkan perlindungan hukum kalangan rentan, terutama para perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, H. Bambang Myanto,, S.H., M.H., membuka kegiatan bimbingan teknis ini secara daring dari Jakarta. Para peserta juga mendapatkan arahan dari Direktur Pembinaan Tenaga Teknis, Hasanudin, S.H., M.H.dan Ketua PT Palembang Dr. Herdi Agusten, S.H., M.Hum.
Guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Harkristuti Harkrisnowo, SH., M.A., Ph.D. menyampaikan materi “Perempuan berhadapan dengan hukum dalam perspektif akademisi”. Dari Mahkamah Agung RI, hadir Hakim Yustisial Kamar Pidana MA RI Dodik Setyo Wijayanto, SH, yang menyampaikan materi “Penerapan PERMA nomor 3 tahun 2017 dengan segala Perkembangan Permasalahan”. Selain itu para hakim juga menerima materi dari Rita Serena Kalibondo, SH., LL.M., Komisioner Komisi Kejaksaan RI (Purnabakti Komnas Perempuan).

Berita Pengadilan Tinggi NTB

Berita – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PELEPASAN ATLET DAN KONTINGEN PTWP PENGADILAN TINGGI NTB MENGIKUTI KEJUARAAN PIALA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Mataram (09/06/2026). Dalam rangka mengikuti Kejuaraan Nasional Tenis Beregu XX Piala Ketua Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan di Kota … Selengkapnya →
KETUA PENGADILAN TINGGI NTB MELANTIK EMPAT ORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram (08/06/2026). Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Bapak Sutaji, S.H., M.H. melantik dan mengambil sumpah empat orang Pegawai … Selengkapnya →
TIM DITJEN BADILUM LAKSANAKAN ASESMEN AMPUH PADA PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
Mataram (04/06/2026). Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, Tim Ditjen Badilum melaksanakan asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) … Selengkapnya →

Pengumuman MA RI

Selengkapnya Pengumuman Mahkamah Agung RI

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PANITERA MUDA PERKARA PIDANA DAN PANITERA MUDA PERKARA PERDATA KHUSUS PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2026

PENGUMUMAN 3 BESAR HASIL PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT MADYA DAN PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TA. 2026

PERPANJANGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENGUMUMAN KELULUSAN SWUPL TAHUN 2026

BIAYA PINDAH PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

PENYAMPAIAN LBKP, LBP-W, DAN LBP-E1 TAHUN 2025 (AUDITED) PADA SATUAN KERJA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

Pengumuman Badilum

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Pengumuman / Surat Dinas

direktorat jenderal badan peradilan umum

Pengumuman Pengadilan Tinggi NTB

Pengumuman – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Website Resmi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

PENGUMUMAN PENYESUAIAN JAM PELAYANAN PTSP PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 1 Mei 2026. Mulai saat ini, terdapat perubahan jam layanan pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk memberikan pelayanan … Selengkapnya →
PENILAIAN KINERJA SATUAN KERJA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI NTB
Mataram, 13 April 2026. Menindaklanjuti Pengumuman Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 69/DJU/PENG.OT1.6/III/2026 tentang Penilaian Kinerja pada Satuan Kerja … Selengkapnya →
IMBAUAN KETUA PT NUSA TENGGARA BARAT TERKAIT OKNUM YANG MENGATASNAMAKAN APARATUR BADAN PENGAWASAN DALAM PENGURUSAN PERKARA
Mataram, 10 April 2026. Mencermati Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1564/BP/PW1.1.1/III/2026, tanggal 30 Maret 2026 , … Selengkapnya →

PUBLIKASI SURVEI IKM & IPAK

Jadwal Sidang

Prosedur Bantuan Hukum
Prosedur Permohonan Informasi
Pengaduan

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Tata Cara Permohonan Informasi

Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.