SOSIALISASI DAN MONEV PELAKSANAAN PERMA NOMOR 6, 7, 8 TAHUN 2022, SK KMA 363 DAN 365/SK/KMA/XII/2022
Praya, 6 Mei 2025
Bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Negeri Praya, telah dilaksanakan Sosialisasi Dan Monev Pelaksanaan Perma Nomor 6, 7, 8 Tahun 2022, Sk Kma 363 Dan 365/sk/kma/xii/2022 kepada APH (Aparat Penegak Hukum) terkait di Kabupaten Lombok Tengah.
Sosialisasi ini dipaparkan langsung oleh Hakim Pengadilan Negeri Praya Ibu FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., M.Kn.
Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Praya, didampingi Wakil Ketua dan Panitera serta dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Resor Lombok Tengah, Rumah Tahanan Negara Lombok Tengah, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lombok Tengah serta Advocat Pos Bantuan Hukum.
Dalam sosialsisasinya Ibu FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., M.Kn, menyampaikan maksud dan tujuan aplikasi e-Berpadu, E-court dan Upaya Hukum secara Elektronik.
Berita Selengkapnya KLIK DISINI
@humasmahkamahagung
@pengadilantinggi_ntb
@ditjenbadilum
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
